BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Bukittinggi memperkuat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota melalui rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, Selasa (29/7).
Ibnu Asis memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah aktif berkontribusi dalam penanganan stunting di daerah. Ia menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, melainkan juga terkait ketimpangan akses gizi, layanan kesehatan, pola asuh, dan sanitasi.
“Percepatan penurunan stunting menjadi prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi lintas sektor,” ujar Ibnu.
Wakil Wali Kota menjelaskan, stunting berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan daya saing daerah, sehingga penanganannya harus dilakukan secara konvergen, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
“Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kerja bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk camat, lurah, kader, dan PKK,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta menyusun langkah strategis dan intervensi berbasis data.
Ibnu juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kader dan optimalisasi peran TP PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui program Posyandu, Bina Keluarga Balita, dan Dasawisma.
“Dengan komitmen, kolaborasi, dan konsistensi, kami optimis dapat mewujudkan generasi Bukittinggi yang sehat, kuat, cerdas, dan berkualitas,” tutupnya.
Kepala DP3APPKB Kota Bukittinggi, Nauli Handayani, menyebutkan angka stunting di Bukittinggi menurun dari 20,1 persen pada 2023 menjadi 16,8 persen di 2024.
“Upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mencapai hasil yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kelurahan. Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting,” pungkas Nauli. (rdr/ant)
