PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia segera menyesuaikan diri dengan jadwal dan kebijakan baru terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Permintaan ini disampaikan langsung kepada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) agar seluruh pemangku kepentingan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan.
“Pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyesuaikan diri dengan jadwal baru dan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan,” kata Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, saat kunjungan kerja di Padang, Selasa (23/7).
Menurut Irfan, kontrak layanan haji untuk musim 1447 Hijriah dijadwalkan sudah mulai pada Agustus 2025. Karena itu, koordinasi intensif terus dilakukan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, termasuk penyesuaian teknis dan regulasi.
“Dengan akan disahkannya penyelenggaraan haji oleh BP Haji, kami berkomitmen penuh meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji mulai musim 2026,” ujarnya.
Saat ini, BP Haji juga terus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji untuk memperkuat payung hukum dalam penyelenggaraan haji yang akan dikelola langsung oleh lembaga tersebut.
Dalam kunjungannya ke Ranah Minang, Irfan juga mengajak perguruan tinggi di Indonesia untuk ambil bagian dalam menyukseskan pelaksanaan haji. Ia mencontohkan kerja sama yang pernah dijalin dengan IPB dalam mengkaji dampak ekonomi haji terhadap masyarakat.
“BP Haji berharap kampus-kampus bisa berkontribusi, termasuk mendukung UMKM untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji. Salah satunya, produksi rendang oleh UMKM Sumbar yang dikirim langsung ke Arab Saudi,” jelasnya.
Irfan menambahkan, selama ini banyak jamaah mengeluhkan cita rasa makanan di Tanah Suci. “Lauknya rendang, tapi rasanya seperti kari. Ini jadi peluang bagi UMKM Sumbar untuk hadir dengan rendang otentik,” ujarnya. (rdr/ant)
