GUNUNGSOTOLI, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Gunungsitoli memperkuat komitmennya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi membangun kelembagaan ekonomi berbasis komunitas di seluruh desa dan kelurahan.
Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, menyampaikan komitmen tersebut seusai menghadiri peluncuran nasional program Koperasi Merah Putih via zoom oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang digelar di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
Meski belum masuk dalam daftar mockup nasional, Pemkot Gunungsitoli sebelumnya telah mengusulkan dua desa dan satu kelurahan sebagai lokasi calon percontohan. “Kami tetap melanjutkan penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Ini menjadi tanggung jawab daerah untuk mendukung agenda nasional,” ujar Sowa’a.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Gunungsitoli kini tengah menjalin kerja sama dengan Danantara, lembaga keuangan nasional yang akan menyalurkan dana kepada koperasi melalui jaringan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan lembaga keuangan lainnya. Sinergi juga dibangun dengan LPDB-Kemenkop untuk memperluas jangkauan pembiayaan koperasi di daerah.
“Dana akan disalurkan secara tidak langsung melalui bank-bank milik negara. Ini peluang besar agar koperasi desa tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu bertumbuh secara produktif,” jelas Sowa’a.
Guna mendukung keberlangsungan koperasi, Pemkot Gunungsitoli juga mempertimbangkan alokasi dana dari APBD pada tahun mendatang. Menurut Wali Kota, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar pemerintah daerah tidak hanya mendorong pembentukan koperasi, tetapi juga memberikan dukungan anggaran dan menjadi satuan tugas pengawasan.
“Kami akan kaji kemampuan fiskal daerah untuk mengalokasikan dana cadangan koperasi. Jika memungkinkan, akan kita siapkan mulai tahun depan,” tegasnya.
Pemkot Gunungsitoli menyadari bahwa tantangan utama dalam menjalankan program ini terletak pada aspek edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah akan menggandeng Kejaksaan, TNI, dan Polri sebagai mitra pengawasan guna memastikan pengelolaan koperasi berlangsung profesional dan transparan.
“Kami tidak ingin koperasi hanya terbentuk di atas kertas. Harus benar-benar membawa dampak ekonomi bagi masyarakat,” tegas Sowa’a.
Pemerintah juga akan melibatkan Himbara dalam edukasi keuangan serta mendesain skema pembiayaan koperasi yang disesuaikan dengan potensi lokal tiap desa. Harapannya, koperasi mampu menjadi sarana produksi yang berkelanjutan, bukan sekadar tempat simpan pinjam.
Program Koperasi Merah Putih secara nasional dirancang sebagai inisiatif transformasi ekonomi desa melalui digitalisasi, kemandirian pangan, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam laporan kepada Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menyebutkan hingga kini telah terbentuk 80.081 koperasi desa berbadan hukum.
“Ini awal baru bagi pembangunan ekonomi berbasis desa yang lebih modern dan efisien,” ujar Zulkifli melalui konferensi virtual. (rdr/putra)
