JAWATENGAH, RADARSUMBAR.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berkunjung dan bertemu dengan perwakilan warga kawasan Borobudur serta pelaku usaha lokal yang terdampak oleh kebijakan pengelolaan wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Dalam pertemuan itu, Andre menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR RI.
Berdasarkan keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025), warga menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini dirasa tak tersentuh oleh pengambil kebijakan, terutama pasca-ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.
Beberapa persoalan yang mencuat dalam audiensi di antaranya soal hilangnya tanah adat akibat proses pengamanan kawasan, penurunan pendapatan pelaku wisata lokal hingga 83 persen, pembatasan akses warga lokal ke kawasan Candi Borobudur dengan tarif tinggi hingga Rp 120 ribu per orang, dominasi kelompok berkepentingan eksternal dalam pengelolaan ekonomi kawasan, dan minimnya ruang dialog antara pengelola dan warga terdampak.
“Dulu masyarakat bisa dapat Rp 100 ribu sehari. Sekarang pendapatan bahkan kurang dari Rp 10 ribu. Itu pun masih dipotong PPN. Sementara akses kami ke candi, tempat yang sudah kami jaga puluhan tahun, sekarang harus bayar mahal. Ini tidak adil,” kata salah satu warga dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi hal itu, Andre Rosiade menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga menindaklanjuti keluhan warga itu secara konkret.
“Saya tidak datang ke sini untuk pencitraan. Saya datang karena ini tugas saya sebagai anggota DPR. Aspirasi seperti ini akan saya bawa langsung ke Komisi VI, dan akan saya perjuangkan dalam rapat-rapat dengan kementerian dan BUMN terkait,” ucap Andre.
