PARITMALINTANG, RADARSUMBAR.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirim tim untuk melakukan verifikasi lapangan atas usulan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, terkait perbaikan 12 infrastruktur vital yang rusak akibat bencana alam pada 2024.
“Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh objek yang diusulkan memang mengalami kerusakan nyata dan membutuhkan penanganan segera,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman, Emri Nurman, Rabu (17/7).
Verifikasi lapangan oleh tim BNPB dilakukan pada 14–18 Juli 2025, untuk mencocokkan kondisi faktual infrastruktur dengan proposal permohonan bantuan yang diajukan sebelumnya. Hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi BNPB ke Kementerian Keuangan pada Agustus 2025 untuk penganggaran bantuan.
“Ini adalah titik terang dari perjuangan kami agar anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari pusat segera turun,” lanjut Emri.
Pemkab Padang Pariaman mengusulkan anggaran senilai Rp65,5 miliar kepada BNPB untuk membiayai rehabilitasi jalan, jembatan, bendungan, dan jaringan irigasi yang terdampak bencana. Infrastruktur ini dinilai penting bagi akses sosial, ekonomi masyarakat, dan ketahanan pangan.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyebut pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya agar usulan ini diprioritaskan pemerintah pusat.
“Kami tidak hanya mengajukan proposal, tapi juga mengundang Kepala BNPB ke lapangan, meminta dukungan DPR RI, dan terus berkoordinasi dengan BNPB pusat,” kata John Kenedy.
Ia berharap hasil verifikasi lapangan ini bisa diproses secepatnya, agar infrastruktur yang rusak bisa diperbaiki pada akhir 2025.
Selama proses verifikasi, BNPB juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memberikan data dukung dan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan lancar.
“Kami optimistis, dengan dukungan semua pihak, usulan ini bisa diakomodasi demi percepatan pemulihan pascabencana di Padang Pariaman,” tutup Emri. (rdr/ant)
