JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah mulai mengembangkan sistem pemantauan digital untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini ditujukan untuk memastikan efektivitas program dalam menurunkan angka stunting dan menyiapkan generasi sehat menghadapi bonus demografi 2045.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan digitalisasi menjadi pendekatan paling tepat untuk mengelola program skala nasional yang menargetkan hingga 82 juta anak pada akhir 2025.
“Digitalisasi dalam pelaksanaan MBG adalah keniscayaan. Kita akan memberi makan sekitar 82 juta anak. Tanpa sistem digital, ini akan sulit dikelola,” ujar Nezar dalam keterangan resminya, Rabu (17/7).
Nezar menjelaskan, sistem digital akan mencakup seluruh proses mulai dari rantai pasok bahan makanan, pengawasan standar gizi, distribusi, hingga pelaporan. Semua dilakukan berbasis data agar efisien dan transparan.
“Untuk menjamin makanan tiba tepat waktu dan memenuhi standar gizi, semua tahapan harus didukung data dan sistem yang terintegrasi,” tambahnya.
Melalui sistem ini, seluruh elemen seperti harga bahan pokok, ketersediaan stok, kualitas makanan, dan pengiriman dapat dipantau secara real-time. Hal ini diyakini mampu mengurangi risiko kesalahan, manipulasi, dan pemborosan anggaran.
Selain efisiensi, sistem ini juga meningkatkan koordinasi antarinstansi, termasuk dalam pengelolaan dapur MBG di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Koordinasi pasok makanan dari hulu ke hilir melibatkan banyak pihak. Itu hanya bisa berjalan optimal jika akses digital tersedia bagi semua,” ujarnya.
Nezar menegaskan, MBG merupakan bagian dari investasi jangka panjang pemerintah untuk mencetak generasi unggul. Presiden Prabowo Subianto menjadikan program ini sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Program ini akan berdampak langsung terhadap kesiapan tenaga kerja Indonesia di masa depan yang akan menghadapi ekonomi digital,” kata Nezar.
Dengan konektivitas digital yang kini menjangkau 97 persen wilayah berpenghuni, pemerintah memastikan keadilan akses bagi seluruh wilayah. Sistem digital juga memungkinkan masyarakat melaporkan secara langsung jika terdapat keluhan terhadap kualitas makanan di sekolah.
“Kalau ada komplain, itu langsung ditangani. Sistem pemantauan dan pelaporan sudah kami siapkan,” ujarnya.
Nezar menutup dengan menyatakan bahwa MBG akan menjadi model layanan publik berbasis data yang terbuka, akuntabel, dan berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan generasi masa depan. (rdr/ant)
