JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa sasaran utama program Kementerian Kehutanan pada tahun 2026 adalah pemanfaatan hutan untuk pangan, energi, sumber daya air, serta hilirisasi produk hutan guna mendorong pertumbuhan wilayah.
Dalam keterangan resmi Kemenhut, Minggu (13/7), Menhut menyampaikan target pembangunan kehutanan meliputi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 15 persen, peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di 600 desa, serta peningkatan Produk Domestik Bruto sub-sektor kehutanan hingga Rp136,19 triliun (harga berlaku).
“Kebijakan kami juga menekankan pentingnya perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air, penguasaan hutan yang berkeadilan, serta digitalisasi layanan kehutanan dalam modernisasi tata kelola,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI telah menyetujui pagu indikatif Kemenhut 2026 sebesar Rp4,93 triliun, dengan alokasi untuk sembilan unit kerja eselon I. Di antaranya:
- Ditjen KSDAE: Rp1,5 triliun
- Ditjen DAS dan Rehabilitasi Hutan: Rp920 miliar
- Ditjen Penegakan Hukum: Rp581 miliar
- Sekretariat Jenderal: Rp534 miliar
Kemenhut juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp9,94 triliun, yang akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI. Tambahan itu akan digunakan untuk:
- Percepatan rehabilitasi hutan
- Agroforestry dan diversifikasi pangan
- Pengamanan hutan dan penanggulangan kebakaran
- Digitalisasi tata kelola dan penguatan wisata alam
- Pembayaran belanja pegawai ASN
“Tambahan itu juga akan memperbesar anggaran belanja berbasis masyarakat menjadi Rp4,35 triliun,” ujar Raja Juli.
Total pagu anggaran indikatif yang diusulkan Kemenhut untuk tahun 2026 adalah Rp14,88 triliun. (rdr/ant)
