Hal ini dapat mempercepat proses pencairan dana untuk skema KUR Khusus bagi kelompok usaha binaannya.
Terlebih lagi, penerima KUR yang merupakan binaan mitra off-taker yang berperan sebagai avalis (penjamin) dapat dibebaskan dari syarat penyertaan agunan tambahan karena agunan cukup berupa usaha yang dibiayai.
Terobosan skema berikutnya, yaitu kredit program baru yang merambah sektor perumahan dalam mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah. Skema ini dirancang dengan dua pendekatan.
Pada sisi supply (pasokan) para developer, kontraktor, hingga pedagang material bangunan skala UMKM bisa mengakses kredit hingga Rp5 miliar dengan bunga murah melalui pemberian subsidi bunga/subsidi marjin oleh pemerintah sebesar 5 persen (fixed p.a).
Pada sisi demand (permintaan) UMKM yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah dalam rangka usaha juga mendapat akses pembiayaan murah dengan disediakan plafon pinjaman sampai dengan Rp500 juta dengan bunga berjenjang 6 persen hingga 9 persen per tahun dan tenor sampai dengan 5 tahun.
“Sektor perumahan memiliki multiplier effect ekonomi yang dahsyat. Setiap rupiah yang masuk akan menghasilkan Rp1,74 output ekonomi.”
“Belum lagi potensi menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun masa depan ekonomi,” jelas Menko Airlangga.
Untuk itu, pemerintah menambah plafon KUR untuk tahun 2025 sebesar Rp117 triliun di luar plafon yang telah ada. Penambahan plafon tersebut diikuti dengan penambahan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR sebesar Rp1,2 triliun. (rdr/infopublik)
