Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (8/7/2025) dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk dinas-dinas terkait dan kelompok usaha pengelola hutan berbasis masyarakat.
Forum ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan hutan lestari berbasis kearifan lokal.
“Kegiatan ini adalah bentuk nyata dan komitmen Solok Selatan dalam membangun Perhutanan Sosial,” ujar Yulian dalam sambutannya.
Solok Selatan saat ini tercatat memiliki 17 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan total luas mencapai 36.983 hektare.
Dari kelompok ini telah lahir 33 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di berbagai sektor seperti kopi, beras organik, kompos, madu, dan jasa lingkungan.
Plh. Kepala Bappeda Solok Selatan, Zilhamri, yang juga menjadi ketua pelaksana forum, menyebutkan bahwa KUPS memiliki potensi besar sebagai embrio usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis hutan yang dapat menopang perekonomian lokal.
“KUPS dapat menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan dan terintegrasi dengan program pembangunan daerah,” jelasnya.
Berbagai kelompok usaha yang menjadi mitra dampingan KKI WARSI turut membagikan capaian mereka. Di antaranya KUPS Kompos Pakan Rabaa yang mampu memproduksi 5 ton kompos per bulan, KUPS Kopi Marola Mutiara Suliti dengan produksi 100 kg kopi robusta per bulan yang mulai merambah pasar regional, serta KUPS Beras Organik Simancuang yang memasarkan satu ton beras organik setiap tahun.
Namun, keterbatasan sarana produksi menjadi tantangan utama. “Permintaan pasar lebih dari 5 ton belum bisa kami penuhi karena sarana produksi terbatas,” ujar Naspul, perwakilan dari KUPS Kompos Pakan Rabaa.
Melalui program Strengthening from the Roots (STR), KKI WARSI memberikan pendampingan dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, hingga pengembangan usaha.
Program ini telah menyalurkan dana senilai Rp 500 juta dalam tiga tahun terakhir untuk mendukung tiga KUPS di Solok Selatan.
“Masyarakat sudah membuktikan kemampuannya mengelola hutan secara berkelanjutan. Sekarang saatnya kita memperkuat ekosistem pendukungnya agar lebih stabil dan berkelanjutan,” kata Riche Rahma Dewita, Program Manager KKI WARSI.
Sekretaris Daerah Solok Selatan, Syamsurizaldi, dalam sesi panel menegaskan pentingnya posisi Perhutanan Sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Solok Selatan 2025–2045.
“60 persen wilayah kami adalah kawasan hutan dan 70 persen masyarakat hidup dari hutan. Maka keberpihakan pada program ini adalah sebuah keniscayaan,” tegasnya.
Forum ini juga menggarisbawahi peran aktif lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung program ini.
Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar akan memperkuat kelembagaan pasca-izin, Dinas Pertanian mendukung pengembangan kompos dan bibit, Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi akses pasar dan sertifikasi merek.
Lalu, Dinas Sosial PMD fokus pada penguatan tata kelola Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) dan Dinas Perindagkop mendukung promosi produk melalui gerobak kopi dan kafe KUPS di Galeri Wisata 1000 Rumah Gadang.
Sementara itu, Dinas Perkim LH mengintegrasikan program mitigasi perubahan iklim berbasis kawasan hutan. Sinergi lintas sektor ini dianggap penting dalam memastikan keberlanjutan Perhutanan Sosial di Solok Selatan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, yang juga menjadi narasumber forum, menekankan bahwa pengelolaan hutan harus berbasis pada tiga prinsip utama: konservasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dia juga mendorong digitalisasi pengelolaan melalui penggunaan dashboard GIS dan evaluasi berbasis indikator keberlanjutan.
Forum ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil diskusi melalui pertemuan teknis lanjutan antara OPD, LPHN, dan mitra pembangunan.
“Perhutanan Sosial bukan hanya soal menjaga hutan, tetapi juga tentang masa depan ekonomi masyarakat Solok Selatan,” pungkas Wakil Bupati Yulian Efi. (rdr)
