PARITMALINTANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, meminta Kementerian Keuangan RI untuk meningkatkan alokasi anggaran tahun 2026 guna mendukung perbaikan infrastruktur vital yang banyak mengalami kerusakan.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dalam audiensi bersama Dirjen Perimbangan Keuangan, Direktur Sistem Perimbangan Keuangan, dan Direktur Dana Transfer Khusus di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (8/7).
“Kami sampaikan pembaruan data terbaru, mulai dari jumlah penduduk, nagari, korong, hingga aparatur PPPK. Ini penting agar alokasi transfer daerah lebih proporsional dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat,” ujar John.
Selain peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), Pemkab juga mengusulkan penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta percepatan verifikasi atas berbagai usulan ke BNPB dan Kementerian PUPR yang telah diajukan sebelumnya.
Audiensi ini, kata John, menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan mengatasi persoalan infrastruktur yang mendesak.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis menyebutkan bahwa pada tahun 2025, APBD daerah diperkirakan sebesar Rp1,5 triliun. Namun, akibat efisiensi fiskal, terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp88 miliar.
“Pemotongan ini berdampak langsung pada sektor infrastruktur, padahal banyak jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. Kami juga tengah menghadapi persoalan banjir menahun di sejumlah kecamatan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menyambut positif upaya Pemkab Padang Pariaman dalam menyampaikan data yang akurat dan memperjuangkan kepentingan daerah.
“Kami akan verifikasi data yang disampaikan dan meninjau ulang alokasi fiskal untuk Padang Pariaman. Pemerintah pusat mendukung daerah yang aktif dan serius,” tegas Askolani. (rdr/ant)
