Selanjutnya, kata Rachmad, Dinas Perdagangan (Disdag) mencatat realisasi PAD sebesar Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar, atau hanya mencapai 24,43 persen.
Rendahnya capaian ini diduga disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, serta penyedotan kakus.
Sementara itu, yang ketiga dan menjadi OPD dengan capaian terendah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan target PAD yang cukup besar, yakni Rp64,3 miliar, realisasi yang dicapai baru sebesar Rp14,96 miliar atau sekitar 23,27 persen.
“PAD DLH sebagian besar berasal dari retribusi kebersihan dan persampahan, serta kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM. Kami minta Wako lebih memberikan perhatian lagi,” katanya.
Rachmad mengatakan, OPD berkinerja baik patut dicontoh dan dia mengapresiasi OPD yang mampu menunjukkan hal itu.
Salah satunya adalah Dinas Pariwisata, yang justru berhasil melampaui target PAD sebesar Rp400 juta dengan realisasi mencapai Rp495 juta, atau 123,75 persen.
Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mendekati target maksimal dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar.
Rachmad menilai bahwa kinerja baik seperti itu perlu dijadikan acuan bagi OPD lainnya dalam menyusun strategi dan meningkatkan efisiensi kerja, khususnya dalam memanfaatkan potensi PAD dari berbagai sektor layanan dan aset daerah.
Rachmad menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola PAD di Kota Padang. Ia mendorong seluruh OPD untuk melakukan transformasi layanan, mulai dari sistem pemungutan hingga pelaporan, agar proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dengan langkah evaluasi ini, DPRD berharap seluruh OPD dapat mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua tahun 2025.
Hal ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjadikan Kota Padang sebagai kota yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi. (rdr)
