Ia kemudian menjelaskan, data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa dana transfer yang masuk dari para perantau ke kampung halamannya cukup besar dan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Sayangnya, belum seluruh dana tersebut dikelola melalui Bank Nagari. Padahal, sebagai bank milik daerah, Bank Nagari terbukti tangguh dalam menopang pembangunan, terutama saat masa pandemi dan krisis fiskal.
“Melalui roadshow ini, kita mengajak para perantau untuk mempercayakan pengelolaan dananya kepada Bank Nagari. Jika dana perantau semakin banyak disimpan di Bank Nagari, maka kemampuannya untuk membiayai pembangunan di Sumbar juga akan meningkat,” jelasnya.
Adapun beberapa daerah yang sudah dikunjungi Gubernur dan manajemen Bank Nagari itu di antaranya, Provinsi Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Lampung, kemudian Provinsi Kepri, Riau, dan Aceh. Sudah hampir semua Provinsi di Pulau Sumatera terkunjungi hingga Juli ini.
Terkait dengan mekanisme pembiayaan, Kepala Biro Adpim itu menegaskan bahwa pendanaan kegiatan dilakukan secara proporsional antara Pemerintah Provinsi dan Bank Nagari.
Dia memastikan, semuanya diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. “Tidak benar jika dikatakan seluruh pembiayaan ditanggung oleh Bank Nagari.”
“Semua ada porsinya, dan pelaksanaannya sesuai aturan. Jika ingin lebih rinci, pihak Bank Nagari tentu bisa memberikan informasi lebih lanjut,” tutupnya.
Sejauh ini, kegiatan roadshow Gubernur dan Bank Nagari mendapat respons positif dari para perantau. Hal itu tampak dari antusiasme perantau mengikuti dialog dan dalam menyampaikan masukan terhadap kebijakan pembangunan daerah. (rdr/adpsb/bud)
