Selain meningkatkan status gizi anak dan ibu hamil, MBG juga berdampak pada perputaran ekonomi lokal karena melibatkan pelaku usaha seperti peternak ayam, pedagang ikan, sayur, dan bahan pangan lainnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, Pemkab Pasaman telah membentuk tim pengawasan yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami minta semua SKPD menjalankan peran sesuai keputusan tim agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pasaman Nita Andriyani mengatakan lembaganya telah melakukan pendataan lapangan terkait program MBG pada Juni 2025.
Pendataan dilakukan di satu SPPG, dua sekolah (SMPN 1 dan SDN 22 Kampung Taji), dan melibatkan 10 penerima manfaat. Proses pendataan menggunakan sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang langsung terintegrasi dengan pusat data BPS nasional.
“Hasil pendataan berhasil dikumpulkan 100 persen dan akan menjadi acuan untuk menyelaraskan kebijakan antar OPD, termasuk Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perikanan, Ketahanan Pangan, Kominfo, dan Bappeda,” ujar Nita dalam rapat koordinasi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program MBG tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (rdr/ant)
