JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Iran menolak keras klaim Amerika Serikat yang menyebut serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai bentuk “pembelaan diri kolektif.” Penolakan itu disampaikan dalam surat resmi dari Misi Iran untuk PBB yang dirilis pada Senin (30/6/2025).
“Saya dengan tegas menolak dan mengecam keras pembenaran yang tidak berdasar serta cacat hukum, termasuk tuduhan sepihak yang disampaikan Perwakilan Tetap Amerika Serikat dalam surat tertanggal 27 Juni 2025,” tulis Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani.
Ia menegaskan bahwa tindakan agresi militer AS tidak bisa dibenarkan secara hukum internasional, khususnya dalam konteks pembelaan diri kolektif yang diklaim Washington.
Misi Iran mendesak Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk segera mengambil langkah tegas guna mengutuk penggunaan kekuatan yang dinilai melanggar hukum internasional oleh Amerika Serikat.
Sebelumnya, pada malam 13 Juni 2025, Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran dengan tuduhan bahwa Teheran tengah mengembangkan program nuklir militer secara rahasia. Serangan tersebut menargetkan fasilitas nuklir strategis, pangkalan udara, jenderal militer Iran, serta ilmuwan nuklir terkemuka.
Iran membantah tuduhan tersebut dan melakukan serangan balasan. Eskalasi konflik meningkat selama hampir dua pekan, hingga akhirnya Amerika Serikat ikut melancarkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni.
Sebagai respons, Teheran menyerang pangkalan militer AS di Al Udeid, Qatar, menggunakan rudal pada 23 Juni 2025.
Mantan Presiden AS Donald Trump, dalam pernyataannya, berharap serangan Iran terhadap pangkalan AS tersebut justru dapat “melepaskan ketegangan” dan membuka peluang bagi proses perdamaian di Timur Tengah. (rdr/ant/sputnik/RIA Novosti-OANA)
