Namun, belanja menjadi sorotan utama. Pemko Padang mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp2,98 triliun, dengan porsi terbesar untuk belanja operasional yakni Rp2,51 triliun.
Ketua DPRD Padang Muharlion menandatangani hasil rapat paripurna penyampaian Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2025. (Foto: Ist)
“Belanja ini diarahkan ke sektor pendidikan, kesehatan, kebersihan, hingga pengendalian inflasi. Sementara Rp466,9 miliar belanja modal akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” jelas Fadly.
Ia menegaskan, pengelolaan pembiayaan dilakukan secara hati-hati. Defisit anggaran sebesar Rp162,2 miliar akan ditutup dari surplus pembiayaan netto Rp162,6 miliar, yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya dan rencana pinjaman daerah.
“Pinjaman ini bersifat produktif, bukan konsumtif. Kita arahkan untuk memperkuat layanan publik, bukan sekadar belanja habis pakai,” imbuhnya.
Anggota DPRD Padang menghadiri rapat paripurna penyampaian Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. (Foto: Ist)
Sebanyak Rp10,7 miliar dari anggaran pembiayaan juga akan digunakan untuk pelunasan cicilan pokok utang ke PT SMI tahun anggaran 2023.
Penandatanganan dan penyerahan dokumen Ranperda dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dan Wali Kota Padang, sebagai penutup rapat paripurna tersebut. (rdr)
