“Dan hari ini bukti kemampuan bangsa Indonesia untuk menuju swasembada energi yang sangat menentukan bagi masa depan kita,” imbuh Presiden Prabowo.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan langkah progesif dalam utilisasi EBT ini merupakan wujud komitmen RI dalam menggenjot transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.
“Hari ini kita ingin melaksanakan apa yang Bapak Presiden arahkan bahwa transisi energi harus kita lakukan terus-menerus dan untuk di 15 provinsi, selain daripada PLTP, kita juga meresmikan PLTS di desa-desa yang belum mendapat listrik,” jelas Bahlil pada sambutannya.
Bahlil menjabarkan total 55 pembangkit EBT yang diresmikan Presiden terdiri dari PLTP dan PLTS dengan total nilai investasi sekitar Rp25 triliun dan kapasitas terpasang sebesar 379,7 megawatt (MW).
Untuk PLTP, terdapat tiga pembangkit yang resmi beroperasi yakni PLTP Sorik Marapi Unit 5 kapasitas 41,25 MW, Salak Binary kapasitas 16,15 MW dan Ijen Unit 1 kapasitas 34,5 MW.
Lalu, lima PLTP lainnya yang dalam tahap _groundbreaking_ yakni Muara Laboh Unit 2 kapasitas 80 MW, Ulubelu Ext Gunung Tiga kapasitas 55 MW, Wayang Windu Unit 3 kapasitas 30 MW, Salak Unit 7 kapasitas 40 MW dan Patuha Unit 2 kapasitas 55 MW.
Kemudian ada 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diresmikan operasinya dengan total kapasitas 27,8 MW mampu melistriki 5.383 rumah tangga dan tersebar di 47 desa pada 11 provinsi.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan dalam kesempatan tersebut, ada sebanyak 13 unit PLTS milik PLN yang diresmikan. 13 PLTS ini tersebar di wilayah Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. Peresmian serentak ini merupakan bentuk konkret kolaborasi bersama dalam mendukung transisi energi dan swasembada energi.
“Listrik merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Karena itu, sebagai bentuk pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, kami berkomitmen menyediakan listrik yang andal sampai pelosok negeri demi mewujudkan pemerataan energi sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tutup Darmawan. (rdr/rel)
