PASAMAN

Pemkab Pasaman Kucurkan Rp8,6 Miliar Lanjutkan Pendidikan Gratis SMA/SMK di 2025

1
×

Pemkab Pasaman Kucurkan Rp8,6 Miliar Lanjutkan Pendidikan Gratis SMA/SMK di 2025

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi pendidikan gratis. (Antara/Al Fatah)

LUBUKSIKAPING, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,6 miliar untuk melanjutkan program pendidikan gratis tingkat SMA/SMK pada tahun 2025.

Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Pasaman dalam menjamin pendidikan 12 tahun tanpa biaya bagi seluruh peserta didik di daerah tersebut, yang telah berjalan sejak 2022.

“Pemkab Pasaman berkomitmen melanjutkan program pendidikan gratis 12 tahun. Tahun ini, telah dialokasikan dana sebesar Rp8,6 miliar,” kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Gunawan, di Lubuk Sikaping, Kamis (26/6).

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut disalurkan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Program ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Pendidikan gratis adalah program unggulan daerah dalam rangka menyiapkan generasi unggul, berakhlak mulia, cerdas, dan sehat. Dengan program ini, tidak ada lagi pungutan SPP bagi siswa SMA/SMK di seluruh Pasaman,” ujar Gunawan.

Dana ini, lanjutnya, difokuskan untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah yang tidak terjangkau oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang sebelumnya ditutup melalui pungutan SPP.

“Dengan adanya anggaran ini, kami harap tidak ada lagi siswa yang putus sekolah setelah lulus SD atau SMP,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Lubuk Sikaping, Muslim, menyebutkan bahwa dampak positif dari program ini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Di tingkat SMA, siswa mendapat bantuan sebesar Rp700 ribu per tahun, sementara siswa SMK mendapat Rp800 ribu per tahun. Dana ini digunakan untuk menutupi kebutuhan siswa yang belum dibiayai BOS,” jelasnya.

Namun, ia mengakui bahwa pencairan anggaran yang masih dilakukan di pertengahan tahun ajaran menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah.

“Harapannya ke depan, dana bisa cair di awal tahun ajaran agar kebutuhan sekolah tidak terganggu. Saat ini sekolah harus mencari cara untuk menutupi kekurangan dana sampai anggaran resmi turun,” tambah Muslim.

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemkab Pasaman yang tetap melanjutkan program pendidikan gratis di tengah keterbatasan fiskal.

“Saat ini, Pasaman adalah satu-satunya kabupaten di Sumatera Barat yang masih menjalankan program pendidikan gratis 12 tahun. Ini patut diapresiasi,” pungkasnya. (rdr/ant)