JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan meresmikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada 19 Juli 2025, sebagai tonggak penguatan ekonomi berbasis desa yang menjadi program strategis nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), saat membuka acara Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu (25/6).
“Yang akan meluncurkan ini (Kopdes Merah Putih) adalah Bapak Presiden langsung. Beliau sudah setuju. Awalnya direncanakan 12 Juli saat Hari Koperasi Nasional, tapi karena kunjungan luar negeri, dimundurkan ke 19 Juli 2025,” ujar Zulhas.
Zulhas menjelaskan, Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 Juli 2025, dan diperkirakan kembali ke Indonesia sekitar 17–18 Juli. Sehari setelahnya, Presiden akan meluncurkan Kopdes Merah Putih secara nasional.
Peluncuran ini menjadi simbol dimulainya reformasi kelembagaan ekonomi kerakyatan yang berfokus pada penguatan ekonomi desa secara inklusif dan berbasis komunitas.
Per 30 Mei 2025, Zulhas menyebut sudah terbentuk 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan 65 ribu di antaranya telah memiliki legalitas resmi.
“Kita targetkan seluruh koperasi memiliki legalitas lengkap pada akhir Juni ini,” tambahnya.
Sebanyak 80 unit koperasi percontohan (mock-up Kopdes) juga telah disiapkan untuk diluncurkan Presiden sebagai bagian dari peresmian program nasional ini.
Zulhas juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam keberhasilan Kopdes Merah Putih. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Bank Mandiri dan sejumlah lembaga keuangan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi para pengelola koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Tanpa kapasitas SDM yang mumpuni, koperasi tidak akan berdaya. Maka pelatihan ini sangat penting,” tegasnya.
Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi infrastruktur ekonomi baru yang mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari level akar rumput.
“Koperasi ini harus menjadi ujung tombak ekonomi kerakyatan. Jika ini berhasil, maka desa akan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia,” pungkas Zulhas. (rdr/ant)
