SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menggandeng perusahaan kelapa sawit dan sektor perbankan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Perlu kolaborasi semua pihak untuk mengatasi persoalan ini,” kata Bupati Pasaman Barat, Yulianto, saat pertemuan dengan pelaku usaha dan perbankan di Simpang Empat, Rabu.
Yulianto mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Pasaman Barat saat ini masih berada di angka 7 persen atau setara 34.600 jiwa. Sementara, kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,70 persen atau 3.410 jiwa, dan prevalensi stunting mencapai 26,6 persen atau 4.574 balita.
Berdasarkan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dari total 36.040 kepala keluarga, tercatat:
- 3.435 rumah tidak layak huni
- 13.226 jamban tidak layak
- 17.329 tidak memiliki akses air minum layak
- 544 rumah belum teraliri listrik PLN
- 5.936 keluarga masih memasak dengan kayu bakar dan minyak tanah
“Sebanyak 202 balita stunting berada dalam keluarga miskin, berdasarkan sandingan data e-PPGBM Dinas Kesehatan dan P3KE,” jelas Yulianto.
Ia menambahkan, Kecamatan Pasaman menjadi wilayah dengan angka balita stunting dalam keluarga miskin tertinggi sebanyak 36 balita, disusul Koto Balingka 34 balita, dan Sungai Aur 29 balita.
Pada tahun 2024, sejumlah perusahaan telah berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Ia berharap ke depannya lebih banyak lagi pelaku usaha yang terlibat aktif melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Isu ini lintas sektor. Maka dari itu, perlu kerja kolaboratif yang cerdas dan terkoordinasi antara pemerintah, akademisi, media, masyarakat, dan pelaku usaha,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya keterpaduan data dan pemetaan isu prioritas agar intervensi bisa dilakukan secara tepat sasaran meski dengan keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Ikhwanri, menambahkan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta menjadi hal yang sangat penting dalam mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah.
“Diharapkan ke depan, peran aktif perusahaan dan perbankan bisa lebih maksimal,” ujarnya. (rdr/ant)
