Bupati juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia di lingkup pemerintahan. Ia menyebut jumlah ASN saat ini memang mencukupi, namun efektivitas dan dedikasi kerja menjadi persoalan utama.
“Masalahnya bukan di jumlah, tapi di kualitas kerja para aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” katanya.
Lebih lanjut, Welly mengungkapkan kekhawatirannya soal beban keuangan yang semakin berat akibat bertambahnya tenaga P3K, tenaga kontrak, dan pegawai paruh waktu.
“Ke depan, kita akan siapkan regulasi agar setiap penambahan ASN, P3K, maupun tenaga kontrak benar-benar berdasarkan kebutuhan organisasi,” tegasnya. (rdr/ant)

















