JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Indonesia melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus memperkuat komitmen dalam menjamin hak kesehatan masyarakat. Hingga Juni 2025, program ini telah menjangkau 8,2 juta jiwa.
Program CKG menargetkan pemeriksaan bagi 280 juta penduduk dalam lima tahun ke depan, menjadikannya salah satu program pemeriksaan kesehatan terbesar di dunia. Pada tahun pertama, targetnya adalah 60 juta orang dengan anggaran sebesar Rp4,7 triliun dari APBN 2025.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menyatakan anggaran ini setara dengan biaya operasional transportasi publik selama satu tahun penuh di negara maju seperti Swedia dan Finlandia.
Indonesia menghadapi tantangan besar dari penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan gagal ginjal yang menyumbang lebih dari 500 ribu kematian per tahun. Deteksi dini melalui CKG menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit kronis yang sulit dan mahal ditangani.
Program ini dianggap sebagai “hadiah ulang tahun” dari negara kepada warga, yang berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis senilai lebih dari Rp1 juta jika dilakukan mandiri.
Antusiasme masyarakat yang tinggi mendorong Kementerian Kesehatan membuka akses CKG bagi komunitas, termasuk organisasi kemasyarakatan, BUMN, perusahaan swasta, dan kelompok hobi.
“Kolaborasi puluhan ribu Puskesmas, ratusan dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kabinet Merah Putih berjalan solid. Seluruh anggota kabinet aktif mempromosikan CKG,” kata Prita.
Mulai Juli 2025, CKG juga menyasar pendidikan dasar dan menengah dengan target 50 juta siswa. Pemeriksaan fokus pada kesehatan anak dan remaja, termasuk gizi, tumbuh kembang, penglihatan, pendengaran, dan kesehatan mental, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Partisipasi tertinggi berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menyumbang 60 persen peserta. Keberhasilan Jawa Tengah juga didukung inovasi program Speling (Dokter Spesialis Keliling), yang menghadirkan dokter spesialis langsung ke desa-desa sejak Maret 2025, memudahkan akses layanan kesehatan tanpa harus ke puskesmas atau rumah sakit. (rdr)
