JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri tengah menyelidiki aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah.
“Kami masih dalam tahap penyelidikan. Belum bisa memberikan pernyataan lebih jauh,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.
Penyelidikan ini menyasar empat perusahaan yang IUP-nya telah dicabut, yakni:
- PT Anugerah Surya Pratama
- PT Nurham
- PT Mulia Raymond Perkasa
- PT Kawei Sejahtera Mining
Terkait dengan PT GAG Nikel, satu-satunya perusahaan yang masih beroperasi di Pulau Gag karena dinilai masih memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan, Nunung menyatakan pihaknya juga tengah mendalaminya. “Nanti kita lihat dulu,” ucapnya singkat.
Nunung menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan atas temuan internal Polri, terutama menyangkut kewajiban reklamasi lingkungan dalam kegiatan pertambangan.
“Tambang pasti menimbulkan kerusakan lingkungan. Tapi ada aturan reklamasi yang harus dipenuhi. Pengusaha wajib memberikan jaminan reklamasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut empat IUP di Raja Ampat dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Jawa Barat, Senin (9/6).
Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyebut pencabutan dilakukan karena pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan dan tata kelola pulau kecil.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan, Presiden ingin menjaga Raja Ampat sebagai kawasan wisata kelas dunia dan taman laut nasional yang berkelanjutan.
“Presiden sangat serius menjaga Raja Ampat tetap menjadi destinasi wisata dunia,” kata Bahlil. (rdr/ant)
