“Pengunjung harus bebas memilih tempat parkir, tidak boleh dipaksa, apalagi dengan intimidasi. Mereka datang untuk menikmati suasana pantai, bukan untuk merasa tertekan,” kata legislator dari Dapil Padang 5 (Padang Selatan dan Padang Timur) tersebut.
Rachmad juga mendesak Pemko Padang menempatkan personel pengawasan dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan di kawasan Pantai Padang secara rutin dan terkoordinasi agar semua tukang parkir dan pedagang merasa diawasi dan tidak berbuat sekehendak hati mereka saja.
Selain soal parkir, Rachmad menyoroti soal harga makanan dan minuman yang kerap dikeluhkan pengunjung karena dianggap lebih mahal dan tidak wajar. Ia mendorong agar Pemko menetapkan standar harga yang adil dan terjangkau.
“Mungkin tidak semua yang melakukan ini. Tapi masih ada oknum-oknum yang curang. Harga makanan dan minuman harus masuk akal.”
“Jangan sampai pengunjung merasa tertipu atau kapok datang karena harga yang tidak sepadan. Jika perlu, ada pengawasan harga dari dinas terkait dan sanksi bagi pelaku usaha yang curang,” tambahnya.
Rachmad menegaskan bahwa Pemko Padang harus memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan dan merusak pengalaman wisatawan. Apalagi kejadian sudah berulang-ulang dan membuat wisatawan malas dan berkurang minatnya ke pantai Padang.
“Kalau kita serius ingin menjadikan Pantai Padang sebagai destinasi unggulan, maka pengelolaannya juga harus serius. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran,” sebutnya. (rdr)
