SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian, sebagai langkah menjaga ketahanan pangan di daerah itu.
“Program pemerintah pusat dalam swasembada pangan sudah jelas. Kita di daerah harus sejalan, termasuk menjaga stabilisasi produksi pangan,” kata Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Empat, Senin (10/6).
Menurutnya, selain upaya peningkatan produksi dan luas tanam padi, Pemkab Pasaman Barat juga telah menerapkan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang bertujuan melindungi sawah agar tidak dialihfungsikan menjadi lahan lain.
“Kalau dibiarkan, lahan sawah akan terus berkurang. Ini tentu akan berdampak besar pada ketahanan pangan kita ke depan,” ujar Yulianto.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menyebutkan bahwa dari usulan seluas 9.390 hektare, sebanyak 7.804 hektare telah ditetapkan sebagai LP2B.
Ia berharap lahan yang telah ditetapkan dalam LP2B itu bisa dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal, karena statusnya tidak boleh dialihfungsikan.
“Lahan-lahan ini tersebar di sejumlah kecamatan. Kita harap tetap lestari,” jelasnya.
Pemkab Pasaman Barat juga menargetkan peningkatan luas tanam padi pada 2025 menjadi 20.321 hektare. Angka ini naik 2.222 hektare dibanding 2024 yang hanya 18.098 hektare.
Doddy menyebut, pada triwulan pertama 2025 (Januari–Maret), luas tanam telah mencapai 1.878 hektare. Sementara untuk April–Mei, pihaknya masih menunggu hasil rekap lapangan.
“Kami juga mendorong petani membuka lahan baru agar ketersediaan padi tetap mencukupi, khususnya menjelang musim tanam kedua tahun ini,” tambahnya. (rdr/ant)
