“Terhitung hingga Mei tahun ini, ada sekitar 1,7 juta job order dari luar negeri yang bisa diisi. Didominasi oleh sektor formal seperti perawat, teknisi, juru masak, dan lain-lain dengan potensi pendapatan Rp15-30 juta per bulan. Ke depan, pelatihan akan kita fokuskan di sektor formal ini,” kata Abdul lagi.
Hal senada disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang menyatakan bahwa merantau telah menjadi identitas kultural bagi masyarakat Sumbar atau warga Minang secara umum.
Meski demikian, tetap ada tantangan dalam menjalaninya, termasuk terkait isu perlindungan tenaga kerja saat bekerja di luar negeri.
“Kita di Pemprov Sumbar telah membentuk Satgas untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI, dengan melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait.”
“Data 2024 menunjukkan, ada 1.473 warga Sumbar yang bekerja di luar negeri, dengan tujuan utama Malaysia, Jepang, dan beberapa negara lain,” kata Mahyeldi.
Pemprov Sumbar, sambung Mahyeldi, juga terus berkomitmen untuk menjadi provinsi unggul dalam penyediaan pekerja migran berkualitas, untuk memaksimalkan peluang yang ada di luar negeri.
“Terkait isu perlindungan, kita juga memiliki perkumpulan Minang Diaspora di banyak negara, dan komunikasi pemerintah dengan perkumpulan ini terus terjaga,” ujarnya lagi.
Turut hadir dalam silaturrahim tersebut, Wagub Sumbar Vasko Ruseimy, Pj Sekda Sumbar Yozarwardi UP, Ketua DPRD Sumbar sementara Eviyandri, Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Panjang Allex Saputra, Wawako Padang Maigus Nasir, Wakil Bupati (Wabup) Lima Puluh Kota Ahlul Badrito, Wabup Agam Muhammad Iqbal, dan Wabup Solok Candra. (rdr/adpsb/isq)
