JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Sejumlah maskapai penerbangan besar Amerika Serikat pada Senin memperingatkan bahwa “bencana” penerbangan bakal terjadi kurang dari 36 jam setelah AT&T dan Verizon mulai menerapkan layanan baru 5G.
Mereka mengingatkan bahwa layanan C-Band 5G yang dimulai pada Rabu itu bisa menyebabkan banyak pesawat berbadan lebar tak bisa digunakan, “berpotensi menelantarkan puluhan ribu orang Amerika di luar negeri” dan menyebabkan “kekacauan” bagi penerbangan AS.
“Kecuali hub-hub utama kami diizinkan beroperasi, sebagian besar penumpang dan pengiriman akan tidak bisa diterbangkan,” tulis kepala eksekutif American Airlines , Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines dan maskapai lainnya dalam sebuah surat.
Badan Penerbangan Federal AS (FAA) telah memperingatkan potensi gangguan yang dapat mempengaruhi instrumen sensitif pesawat seperti altimeter dan secara signifikan menghambat pengoperasian dengan visibilitas rendah.
“Artinya, pada hari seperti kemarin, lebih dari 1.1000 penerbangan dan 100,000 penumpang akan mengalami pembatalan, pengalihan atau penundaan,” tulis surat itu.
Maskapai-maskapai pada Senin mempertimbangkan apakah akan mulai membatalkan sejumlah penerbangan internasional yang dijadwalkan tiba di AS pada Rabu.
“Dengan pembatasan di bandara-bandara tertentu, industri transportasi bersiap menghadapi sejumlah gangguan pelayanan. Kami yakin bisa bekerja sama dengan industri dan pemerintah untuk menemukan solusi yang secara aman memitigasi sebanyak mungkin dampak terhadap jadwal,” kata produsen pesawat Boeing pada Senin.
Tindakan mendesak diperlukan, kata para maskapai dalam surat itu, yang juga diteken oleh UPS Airlines, Alaska Air, Atlas Air, JetBlue Airways dan FedEx Express. “Terus terang, perdagangan negara ini akan terhenti,” kata mereka.
Surat itu ditujukan kepada direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Brian Deese, Menteri Transportasi Pete Buttigieg, Kepala FAA Steve Dickson dan Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC) Jessica Rosenworcel. Airlines for America, kelompok yang membuat surat tersebut, menolak berkomentar. Badan-badan pemerintah juga belum memberikan tanggapan.
