PADANG, RADARSUMBAR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bergerak cepat membahas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja selama dua hari, 27–28 Mei 2025, di Kantor DPRD Padang.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa pembahasan ini dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sesuai pembagian komisi yang ada: Komisi I, II, III, dan IV.
“Kita bahas Ranperda ini bersama OPD terkait, dengan harapan bisa ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujar Muharlion.
Pansus IV DPRD Kota Padang membahas LKPD 2024 bersama RSUD Rasidin. (Foto: Dok. Ist)
Diskusi berlangsung alot, terutama menyoal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap LKPD 2024. Setiap pansus membedah satu per satu temuan tersebut sebagai bahan evaluasi dan dasar pembenahan ke depan.
Ketua Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar menegaskan bahwa pembahasan ini merupakan refleksi terhadap janji-janji kampanye pemerintahan sebelumnya.
“Ada program yang berjalan sesuai harapan, tapi ada juga yang masih jauh dari visi dan misi awal. Evaluasi ini penting untuk memperbaiki arah kebijakan lima tahun ke depan,” tegasnya.
Pansus IV DPRD Kota Padang membahas LKPD 2024 bersama Dinas Kebakaran. (Foto: Dok. Ist)
Pansus IV, yang membidangi kesejahteraan rakyat, menyatakan bahwa beberapa program memang telah mencapai target administratif, namun efektivitasnya masih belum terasa di masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak, bukan hanya sekadar pencapaian angka di atas kertas,” ujar Iskandar.
Pada hari pertama pembahasan (27/5), Pansus IV menggelar dua sesi. Pagi hari menghadirkan Asisten Pemerintahan dan Kesra, RSUD Dr. Rasidin, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Sesi siang dilanjutkan bersama Bagian Kesra, DP3AP2KB, Dispora, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pansus IV DPRD Kota Padang membahas LKPD 2024 bersama Dinas Sosia dan Dinas Pendidikan. (Foto: Dok. Ist)
Hari kedua (28/5), pembahasan berlanjut dengan Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, serta Dinas Pariwisata.
Namun, dua OPD penting – Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – belum dapat dibahas karena kepala dinas sedang cuti dan tidak ada penunjukan pelaksana tugas.
“Pembahasan terpaksa ditunda karena kedua kepala dinas cuti, dan tidak ada penunjukan Plt,” ujar anggota Pansus IV, Rusdi.
Padahal, sektor pendidikan menjadi sorotan penting DPRD karena kondisi SD, SMP, dan TK di Kota Padang dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan.
Selain itu, sektor pariwisata juga jadi perhatian, terutama menjelang libur Lebaran. DPRD menekankan perlunya peningkatan fasilitas wisata, kebersihan, keamanan, serta labelisasi makanan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan wisatawan. (rdr)
