PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja RSUD Rasidin Padang usai mencuatnya kasus dugaan penolakan pasien yang berujung pada kematian seorang warga, Desi Arianti.
“Kejadian ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa RSUD Rasidin Padang belum memenuhi standar pelayanan publik yang layak,” ujar Rachmad, Senin (2/6/2025).
Menurutnya, kegagalan ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pelayanan kesehatan, yang tidak bisa dibiarkan berulang.
Rachmad meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk memecat Direktur RSUD Rasidin Padang yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus yang telah viral ini.
“Sudah saatnya ada tindakan tegas. Jangan sampai nyawa warga kembali jadi korban karena buruknya manajemen pelayanan rumah sakit,” kata Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar ini.
Ia juga menyoroti belum terealisasinya program BPJS gratis untuk semua warga Padang yang menjadi janji kampanye Wali Kota. Menurutnya, program ini penting untuk memastikan setiap warga bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
“Jika program BPJS gratis sudah berjalan, mestinya tidak ada lagi alasan penolakan pasien karena status kepesertaan,” kata Rachmad.
Rachmad juga mendorong DPRD melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini dan mencari solusi jangka panjang untuk memperbaiki layanan di RSUD Rasidin Padang.
“Kami akan kawal agar kejadian serupa tidak terulang. Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar prosedur administratif,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, seorang pasien bernama Desi Arianti dilaporkan sempat ditolak saat hendak mendapatkan pertolongan pertama di RSUD Rasidin Padang. Ia kemudian dilarikan ke RS Siti Rahmah, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia saat dirawat. (rdr)
