JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan bahwa anggaran sebesar Rp9 miliar untuk proyek penulisan ulang sejarah Indonesia telah disetujui dan direalisasikan melalui APBN.
“Sudah ada (anggaran Rp9 miliar) dari APBN. Sudah beres itu, sudah kita sampaikan dari tujuh bulan lalu saat saya ke DPR,” kata Fadli di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6).
Ia menegaskan bahwa pembahasan penulisan ulang sejarah tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan anggaran yang sudah mulai dijalankan.
Fadli mengungkapkan bahwa proyek penulisan ulang sejarah ini ditargetkan akan melakukan uji publik pada Juli 2025. Ia berharap proses tersebut menjadi momen penting untuk menyerap masukan dari masyarakat.
“Sejauh ini kita targetkan, mungkin di bulan Juli kita akan uji publik,” ujarnya.
Proyek ini melibatkan tim besar yang terdiri dari 113 penulis, 20 editor per jilid, dan tiga editor umum. Mereka berasal dari berbagai latar belakang ilmu seperti sejarah, arkeologi, geografi, dan humaniora lainnya, mewakili akademisi dari Aceh hingga Papua.
Fadli menjelaskan bahwa buku sejarah yang baru akan disusun secara inklusif dan Indonesia sentris, meliputi periode:
- Sejarah awal peradaban Indonesia
- Masa penjajahan
- Perang kemerdekaan
- Era Orde Baru dan reformasi
- Hingga era demokrasi dan pemilu modern
Penulisan ulang ini, menurut Fadli, bertujuan meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai sejarah bangsanya dengan pendekatan yang lebih representatif dan relevan.
Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada 26 Mei lalu, DPR menekankan bahwa proyek ini harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan sejarah, agar hasilnya objektif dan mencerminkan memori kolektif bangsa.
Komisi juga mengingatkan Kementerian Kebudayaan untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi publik, guna mencegah kesan bahwa sejarah ditulis berdasarkan penafsiran tunggal pemerintah. (rdr/ant)
