Sementara itu, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menilai ketegasan pemerintah Saudi patut diapresiasi dan harus segera direspons oleh Indonesia agar tidak tertinggal dalam penyesuaian regulasi.
“Saudi ingin pelayanan haji lebih baik. Kita harus adaptif terhadap regulasi yang makin ketat,” ujar Dahnil, yang juga menjabat Sekretaris Amirulhaj 2025.
Ia menggarisbawahi sejumlah masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah, seperti pemisahan jemaah suami-istri di hotel, ketimpangan layanan antar syarikah, serta penataan ulang standar istitha’ah (kesehatan jemaah).
“Standar kesehatan harus lebih ketat agar tidak membahayakan jemaah lain,” tegasnya.
Dahnil juga menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, sebagai masa transisi menuju pelaksanaan penuh oleh BP Haji mulai 2026.
“Presiden mendorong agar ongkos haji bisa ditekan, tapi kualitas layanan harus tetap dijaga,” pungkasnya. (rdr/ant)
