JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama SAP, perusahaan teknologi global terkemuka, tengah membuka peluang kolaborasi strategis untuk memperkuat pembangunan ekosistem kecerdasan artifisial (AI) nasional yang etis, sesuai regulasi, dan menjaga kedaulatan data.
Rencana kerja sama ini mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dengan Head of Global Government Affairs & Corporate Social Responsibilities SAP, Wolfgang Dierker, di sela ATxAI Summit 2025 di Singapura, Kamis (29/5/2025).
Nezar menegaskan pentingnya kemitraan dengan perusahaan global agar transformasi digital Indonesia berjalan cepat sekaligus selaras dengan prinsip kedaulatan digital dan kepercayaan publik.
SAP menawarkan pendampingan dalam reformasi kebijakan melalui penugasan pakar (country expert) lintas sektor serta dukungan pemanfaatan teknologi AI di bidang-bidang prioritas nasional.
Dalam implementasi teknologi, SAP mengusulkan pengembangan AI di berbagai sektor utama, seperti layanan publik berbasis AI yang meningkatkan personalisasi dan kepercayaan konsumen, sistem pertanian cerdas untuk pemantauan produktivitas, serta digitalisasi UMKM guna mempercepat onboarding ke ekosistem ekonomi digital secara efisien dan aman.
Kemkomdigi akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta pemangku kepentingan terkait untuk mengevaluasi kesiapan teknis dan regulasi, sekaligus merancang kerja sama berbasis riset yang multisektoral.
SAP juga menyatakan komitmen mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan memperkuat kebijakan “Satu Data Indonesia” sesuai Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2019.
Dukungan mencakup integrasi perangkat kepatuhan AI, pengembangan kerangka klasifikasi dan pengamanan data sesuai standar internasional seperti ISO/IEC, serta penerapan regulatory sandbox untuk uji coba teknologi di bawah pengawasan ketat.
Perusahaan asal Jerman ini menilai pasar Indonesia sangat strategis dalam peta global mereka, sehingga mendampingi pemerintah dalam penyusunan kebijakan AI, penerapan di sektor publik, dan pengembangan kapasitas lintas institusi menjadi prioritas.
Pengalaman SAP mendukung pemerintah di Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Singapura, melalui nota kesepahaman (MoU) riset dan forum kebijakan publik-swasta, menjadi model yang relevan untuk diterapkan di Indonesia guna mendorong tata kelola AI yang kolaboratif, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan teknologi global.
Proses penjajakan ini diharapkan menjadi fondasi kemitraan jangka panjang yang mempercepat transformasi digital Indonesia dengan tetap menjunjung etika, keamanan, dan keberlanjutan. (rdr)
