Soal program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, Wamen Ossy juga menilai hal itu tidak lepas dari kepastian hak atas tanah.
“Kita tidak bisa bicara soal ketahanan pangan nasional jika lahan sawah yang masih produktif kemudian dikonversi menjadi kawasan industri atau properti tanpa perencanaan yang bijak.”
“Bukan berarti kita tidak ingin investasi masuk ke suatu daerah, tapi investasi yang masuk jangan sampai mengganggu ketahanan kita akan pangan di wilayah tersebut,” ujarnya.
Tak hanya pangan, pertanahan dan tata ruang juga memiliki pengaruh dalam mendukung ketahanan energi nasional. Menurutnya, keberhasilan transisi energi hijau bergantung pada ketersediaan ruang untuk infrastruktur energi terbarukan.
“Kita tidak bisa menyuarakan kedaulatan energi apalagi mendorong transisi untuk energi baru dan terbarukan, jika kita tidak menyediakan ruang bagi infrastruktur hijau, seperti penyediaan tanah bagi panel surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ataupun bioenergi.”
“Semua inisiatif besar ini membutuhkan tanah sehingga kita bisa melihat betapa tanah adalah titik awal dari semua strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan,” pungkas Wamen Ossy.
Usai sesi pemaparan materi dan diskusi, Wamen Ossy menerima plakat dari panitia kegiatan PPNK Angkatan ke-220 Kolaboratif LEMHANNAS RI 2025. Agenda dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh peserta kegiatan.
Pada kesempatan ini, Wamen Ossy turut didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja. (rdr/atrbpn)
