BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Bukittinggi memutuskan untuk menutup Stasiun Lambuang, pusat kuliner yang sempat digadang-gadang sebagai spot wisata kuliner terbesar di Sumatera Barat, setelah setahun beroperasi dan gagal menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penutupan ini menyusul dihentikannya kontrak sewa lahan antara Pemko Bukittinggi dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), selaku pemilik lahan.
“Pemko membayar Rp2,3 miliar per tahun untuk sewa lahan kepada PT KAI, tetapi pendapatan dari operasional tidak cukup untuk menutupi biaya operasional, apalagi menghasilkan PAD,” ujar Pj Sekda Bukittinggi Al Amin, Rabu (28/5).
Menurutnya, sejak diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 2023, Stasiun Lambuang tidak mampu menarik minat pengunjung maupun pelaku usaha.
Tiga alasan utama penutupan, kata Al Amin, minimnya kunjungan masyarakat ke area kuliner tersebut, menurunnya semangat pedagang UMKM untuk berjualan,efisiensi anggaran menyikapi kondisi keuangan daerah.
Ketua DPRD Bukittinggi Syaiful Efendi menambahkan, total anggaran yang sudah digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp24,5 miliar, mencakup pembangunan fasilitas, operasional, dan sewa lahan.
“Namun, pendapatan yang dihasilkan hanya sekitar Rp180 juta selama tiga tahun, dengan kontribusi langsung pedagang hanya Rp2,5 juta. Penerimaan terbesar justru dari retribusi WC umum dan parkir,” jelasnya.
Pemerintah Kota Bukittinggi telah membahas secara langsung pemberhentian kontrak ini dengan PT KAI di Jakarta. Saat ini, kedua belah pihak tengah menyusun skema pemanfaatan baru untuk lahan bekas Stasiun Lambuang.
“Pemko tetap menjaga kebersihan lokasi sembari menunggu tindak lanjut dari PT KAI atau pihak lain yang berminat memanfaatkan lahan tersebut,” pungkas Al Amin. (rdr/ant)
