PADANG, RADARSUMBAR.COM – Badan Penyelenggara Haji (BPH) memastikan akan membongkar dan membersihkan praktik kartel dalam penyelenggaraan ibadah haji, guna memastikan pelayanan yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat.
“Memang ada fakta bahwa dalam pengelolaan haji terdapat praktik kartel, dan hal ini terus kami ingatkan,” kata Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, usai melepas keberangkatan 423 calon haji kelompok terbang (kloter) 13 dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang, Senin (26/5).
Menurut Dahnil, praktik kartel tak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Ia menegaskan bahwa hal ini akan menjadi perhatian serius BPH, terlebih pada musim haji 2026 ketika penyelenggaraan ibadah haji akan sepenuhnya dikelola langsung oleh badan tersebut.
“Praktik kartel ini yang harus dibersihkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengelolaan haji ke depan terbebas dari praktik korupsi, serta dilakukan secara akuntabel dan transparan.
“Pak Prabowo sudah menekankan pentingnya pengelolaan haji yang bersih, jujur, dan melayani umat,” ujar Dahnil.
Dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, Dahnil juga menyampaikan bahwa BPH tengah mengkaji kemungkinan pemangkasan durasi waktu jamaah berada di Arab Saudi sebanyak lima hingga sepuluh hari, untuk efisiensi biaya dan waktu.
Selain itu, BPH sedang mengevaluasi sistem penyewaan pesawat yang selama ini digunakan dalam pelaksanaan haji. Salah satu solusi yang tengah dirancang adalah mengoptimalkan armada penerbangan agar tak hanya mengangkut jamaah dari Indonesia ke Arab Saudi, tetapi juga membawa logistik atau penumpang dari Arab Saudi ke Indonesia agar biaya bisa ditekan.
“Kami sedang mencari skema yang saling menguntungkan. Jika pesawat tidak pulang kosong, biaya haji bisa ditekan,” jelas Dahnil.
Menurutnya, semua upaya ini merupakan bagian dari amanah Presiden agar pengelolaan haji menjadi lebih hemat biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jamaah. (rdr/ant)
