“Ini bukan kewajiban, tapi hak. Jika masyarakat adat setuju dan memahami manfaatnya, pemerintah siap mendampingi seluruh prosesnya,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.
Dengan adanya kepastian hukum terhadap tanah ulayat, Ossy Dermawan optimistis potensi ekonomi nagari dapat dikembangkan secara berkelanjutan tanpa meninggalkan jati diri Minangkabau.
Pemerintah pun menegaskan bahwa penguatan ekonomi harus tetap selaras dengan pelestarian budaya dan kelestarian alam.
Dalam kegiatan ini, Wamen ATR/Waka BPN didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja; serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Isman Yandri. (rdr/atrbpn)
Halaman 2 dari 2
