Menteri PKP menambahkan bahwa meskipun pembangunan hunian dimulai dengan satu tower, hal itu tetap menjadi langkah penting menuju pencapaian kota yang inklusif, di mana IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat umum.
Kebijakan pembangunan hunian ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan IKN. Menurut Presiden, hunian bagi masyarakat kecil harus menjadi prioritas, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat tinggal dengan layak di IKN.
Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan IKN sebagai kota yang adil dan berkeadilan sosial, dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi TNI, Polri, dan ASN. (rdr/ant)

















