Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang yang diwakili oleh Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman, Kampar, dan Rokan (SNVT PJSA WS. IAKR) Provinsi Sumatera Barat, Arlendenovega Satria Negara, memaparkan bahwa proyek ini mencakup pengendalian banjir sepanjang 3,2 kilometer dengan nilai kontrak lebih dari Rp 120 miliar.
“Proyek ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena mampu mengurangi potensi genangan banjir di tiga kelurahan yang berada di Kecamatan Koto Tangah, yakni Kelurahan Pasie Nan Tigo, Lubuk Buaya, dan Batipuh Panjang,” jelasnya.
Arlendenovega juga menyebutkan bahwa dari total panjang proyek 3,2 km, terdapat sekitar 800 meter lahan yang masih terkendala proses pembebasan.
Hal ini menjadi tantangan utama karena pembebasan lahan berjalan secara simultan dengan pelaksanaan konstruksi.
“Saat ini kami masih menunggu proses pengadaan tanah. Kami menargetkan agar pembebasan lahan bisa dituntaskan paling lambat pada bulan Juni.”
“Jika melampaui batas waktu tersebut, kami khawatir penyelesaian konstruksi tidak dapat dicapai sesuai jadwal,” ungkapnya.
Turut hadir dalam Rakor ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Camat Koto Tangah Fizlan, serta jajaran dari BWS Sumatera V dan BPN Kota Padang. (rdr/pr-pdg)
