“Program dari provinsi harus bisa kita sinkronkan dengan kebutuhan kabupaten, agar implementasinya lebih efektif,” katanya.
Pemkab Solok bersama Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp290 miliar untuk pembangunan jalur alternatif guna mengatasi persoalan longsor yang kerap memutus akses jalan nasional tersebut.
Sebelumnya, masyarakat Nagari Air Dingin menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan lahan yang dibutuhkan. Tokoh pemuda setempat, Hendra, menyebut warga Jorong Koto Baru mendukung penuh rencana perbaikan dan tidak ada penolakan terkait pembebasan lahan. (rdr/ant)

















