MAKASSAR, RADARSUMBAR.COM – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana mengirim siswa pelaku tawuran dan tindakan onar ke barak militer untuk pembinaan karakter, mental, dan disiplin.
“Ini bukan pendidikan militer. Ini barak pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan disiplin, mental, tanggung jawab, dan moral siswa,” ujar Natalius saat ditemui di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak melibatkan kekerasan fisik, melainkan bentuk pendidikan karakter yang dibimbing langsung oleh anggota militer.
“Kalau tidak ada perlakuan fisik, tidak bisa disebut pelanggaran HAM. Justru ini menambah ilmu dan membentuk sikap positif siswa,” tegasnya.
Natalius juga mengonfirmasi bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah datang ke kantornya dan menjelaskan bahwa tidak ada unsur hukuman fisik dalam program tersebut.
Ia menegaskan, konsep seperti ini berbeda dengan corporal punishment atau hukuman fisik seperti mencubit, memukul, atau menyakiti tubuh, yang memang dilarang.
“Tidak ada tindakan seperti itu. Ini murni pembinaan, peningkatan keterampilan, dan produktivitas anak-anak,” imbuhnya.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menanggapi laporan pihak-pihak yang menganggap program ini sebagai pelanggaran HAM dan sudah dilaporkan ke Komnas HAM.
“Komnas HAM mestinya memahami konteksnya. Ini bukan peradilan anak. Dalam Deklarasi Beijing dan Riyadh soal juvenile justice system, tidak ada yang dilanggar,” tegasnya. (rdr/ant)
