PADANG, RADARSUMBAR.COM – Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat inflasi pada April 2025. Bank Indonesia (BI) menyebut lonjakan tarif listrik prabayar dan harga emas menjadi pemicu utama kenaikan harga di berbagai sektor.
“Secara spasial, seluruh wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumbar mengalami inflasi,” ujar Kepala BI Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, di Padang, Kamis (8/5).
BI mencatat inflasi bulanan (month-to-month/mtm) tertinggi terjadi di Kota Bukittinggi sebesar 1,96 persen, disusul Kota Padang (1,82 persen), Pasaman Barat (1,68 persen), dan Dharmasraya (1,49 persen). Secara umum, IHK Sumbar mencatat inflasi 1,77 persen mtm.
Kenaikan tarif listrik prabayar, pascapenghapusan diskon pada Januari–Februari 2025, mendorong inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,72 persen (mtm) dengan andil 0,65 persen. Khusus tarif listrik sendiri, tercatat naik signifikan hingga 21,72 persen (mtm).
Sementara itu, harga emas perhiasan naik 12,20 persen (mtm), seiring tren kenaikan harga emas dunia. Ini mendorong inflasi di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,13 persen (mtm) dengan andil 0,16 persen.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menyumbang inflasi terbesar yakni 1,95 persen (mtm) dengan andil 0,66 persen. Lonjakan harga cabai merah (23,03 persen) dan bawang merah (11,10 persen) terjadi karena peningkatan permintaan saat Idul Fitri di tengah pasokan yang terbatas.
Namun, inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan cabai hijau, seiring masuknya masa panen dari sentra produksi.
Secara tahunan (year-on-year/yoy), Sumbar mencatat inflasi sebesar 2,38 persen pada April 2025.
Untuk menekan inflasi ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi, menjaga pasokan pangan strategis, melakukan operasi pasar, dan mendorong diversifikasi konsumsi pangan. (rdr/ant)
