PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan potensi risiko bencana tertinggi di dunia.
Hal ini berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2019 yang menyebutkan Indonesia bersama 34 negara lainnya masuk dalam kategori tersebut.
“Indonesia berada di peringkat kedua negara dengan risiko bencana paling tinggi, setelah Filipina,” ujar Suharyanto saat memberikan kuliah umum bertema “Penanggulangan Bencana di Indonesia” di Universitas Andalas, Padang, Rabu.
Menurut laporan tersebut, negara-negara yang juga masuk dalam 10 besar setelah Indonesia adalah India, Meksiko, Kolombia, Myanmar, Mozambik, Rusia, Bangladesh, dan China.
Sementara itu, dalam kategori paparan bencana tertinggi, China menempati posisi pertama, diikuti oleh Meksiko, Jepang, Filipina, Indonesia, Amerika Serikat, India, Kolombia, Australia, dan Rusia.
“Data ini menjadi pengingat bahwa Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan penanggulangan yang efektif harus terus ditingkatkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Suharyanto juga menyoroti perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dia menilai, regulasi tersebut sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi dan tantangan penanggulangan bencana saat ini.
“Kita berharap dalam waktu dekat revisi terhadap undang-undang ini bisa terealisasi agar penanganan bencana di Indonesia semakin optimal,” katanya.
Sepanjang tahun 2025, BNPB mencatat sebanyak 988 kejadian bencana telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Akibatnya, 165 orang meninggal dunia, 20 dinyatakan hilang, dan 180 lainnya mengalami luka-luka. Tak kurang dari 3,1 juta warga terdampak dan terpaksa mengungsi.
Kerusakan akibat bencana pun cukup masif. Selama periode 1 Januari hingga 4 Mei 2025, tercatat 2.152 rumah mengalami kerusakan berat, 2.728 rusak sedang, dan 9.925 rusak ringan.
Selain itu, 78 unit sekolah, 58 rumah ibadah, serta sembilan fasilitas kesehatan turut terdampak. (rdr/ant)
