SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan dan mengintegrasikan layanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting di daerah.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki jumlah penduduk yang besar dan beragam, sehingga memerlukan penanganan serius dalam hal kependudukan dan kesehatan keluarga.
“Seluruh pihak perlu mendukung program-program kependudukan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penguatan program KB,” ujarnya di Simpang Empat, Senin (5/5).
Yulianto mengungkapkan bahwa Pasaman Barat telah mencanangkan Kampung KB (Kampung Berkualitas) sejak 2015. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, dan dinas lainnya.
Ia menekankan pentingnya intensifikasi program KB, terutama di wilayah-wilayah khusus, untuk mengendalikan angka kelahiran serta menekan prevalensi stunting. Menurutnya, pembangunan kependudukan tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program KB harus menjadi bagian integral dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Saya mengajak semua pihak berperan aktif,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, mengatakan bahwa dinamika kependudukan di Sumbar cukup kompleks dan memerlukan pendekatan komprehensif.
Dalam rangka peringatan HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-74, BKKBN bekerja sama dengan IBI memberikan layanan KB melalui mobil keliling, dengan target menjangkau 23.000 akseptor.
“Melalui sinergi ini, kami yakin target tercapai. Kami juga mengusung program unggulan seperti Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI),” jelas Mardalena.
Ia menambahkan, kegiatan ini disinergikan dengan program KB Serentak Sejuta Akseptor sebagai bagian dari percepatan penurunan stunting nasional. Tujuannya adalah meningkatkan kesertaan KB modern, memperluas penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan menurunkan angka unmet need atau kebutuhan KB yang belum terpenuhi. (rdr/ant)
