JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) mengusulkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Danantara dapat mengambil peran pendanaan dalam proyek pembangunan kampung haji di Arab Saudi, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Pembangunan kampung haji bisa menjadi prioritas investasi jangka menengah dan panjang bagi BPKH, selain dari skema yang sudah berjalan,” ujar Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, di Jakarta, Senin (5/5).
Gagasan kampung haji kembali mengemuka saat Presiden meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta, sebagai upaya untuk menekan biaya haji dan memperkuat ekosistem haji-umrah Indonesia.
Komnas Haji menyambut baik inisiatif ini dan menilai proyek tersebut akan berdampak luas, tidak hanya terhadap efisiensi pembiayaan haji, tetapi juga pada penguatan tata kelola layanan haji dan umrah dari hulu ke hilir.
“Selama ini, pelaku sektor haji dan umrah berjalan sendiri-sendiri, tanpa peta jalan atau cetak biru bersama,” ujar Mustolih. Ia menambahkan, saat ini ekosistem tersebut justru lebih menguntungkan negara penerima seperti Arab Saudi.
Pembangunan kampung haji juga dinilai sejalan dengan kebutuhan Arab Saudi untuk menarik investasi, sementara Indonesia sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbesar sangat berkepentingan memiliki infrastruktur permanen di sana.
Mustolih menyebut BPKH sebagai pihak paling relevan untuk mendanai proyek ini, mengingat lembaga tersebut mengelola dana setoran awal haji yang kini mencapai sekitar Rp179 triliun dari 5,2 juta pendaftar.
Selain itu, ia mendorong pelibatan Danantara—super holding BUMN dengan kapitalisasi dana lebih dari Rp1.000 triliun—untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur haji dan umrah yang dinilai sangat potensial dan berkelanjutan.
“Setiap tahun, sekitar 221 ribu orang berangkat haji dan 1 juta orang umrah. Putaran ekonominya sangat besar dan tidak dimiliki negara lain sebesar Indonesia,” jelasnya.
Komnas Haji optimistis dengan dukungan dua sumber pendanaan tersebut, proyek kampung haji dapat segera terwujud. Namun, Mustolih juga membuka peluang masuknya skema investasi dari sumber lainnya. (rdr/ant)
