BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, berharap agar kewenangan dalam pengelolaan satuan pendidikan tingkat SMA dikembalikan kepada pemerintah daerah tingkat II. Ia menyampaikan hal ini sebagai upaya untuk mempermudah pengembangan pendidikan di kota tersebut.
“Kami ingin kewenangan SMA ini dikembalikan kepada pemerintah daerah. Sebenarnya tidak ada masalah jika dikelola oleh pemerintah provinsi, selama tidak menimbulkan persoalan. Namun kenyataannya, masih ada beberapa kendala yang terjadi dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Kota Bukittinggi,” ungkap Ramlan Nurmatias, Sabtu (3/5).
Wali Kota Ramlan menjelaskan bahwa beberapa kendala yang dimaksud antara lain terkait dengan penganggaran daerah dan penerimaan peserta didik baru. Hal ini menjadi salah satu alasan penting mengapa kewenangan pengelolaan SMA sederajat sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Kondisi saat ini, kita tidak bisa menganggarkan dari APBD untuk mendukung pengembangan sekolah, seperti kekurangan ruang kelas. Selain itu, masalah penerimaan murid baru yang seharusnya diprioritaskan untuk warga kota juga menjadi kendala. Sekolah di daerah tentu lebih mengetahui kondisi lokalnya,” lanjut Ramlan.
Ia juga menyebutkan bahwa masalah ini telah disampaikan ke pemerintah pusat, baik pada retret di Magelang pada Februari lalu maupun saat APEKSI 2025 yang diadakan di Bukittinggi sebagai tuan rumah.
“Kurikulumnya boleh mengikuti kebijakan pusat, tetapi jika kewenangannya ada di pemerintah daerah, saya rasa itu lebih efektif,” tegasnya.
Ramlan juga mengungkapkan berbagai program unggulan bidang pendidikan yang akan direalisasikan mulai tahun ajaran baru 2025/2026, seperti seragam sekolah gratis, angkot gratis untuk pelajar SMP dan SMA, bantuan guru untuk peningkatan inovasi pendidikan, serta kelanjutan pembangunan SDN 08 Campagi Ipuah, SDN 05 Tarok Dipo, dan SD di Kubu Tanjuang, serta mushala di setiap sekolah.
“Pemkot Bukittinggi terus mendukung pendidikan sebagai program prioritas sesuai dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto untuk membangun SDM yang kuat sebagai agen perubahan, agar Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur,” tutup Ramlan. (rdr/ant)
