Total kebutuhan lahan mencapai sekitar 18,7 hektare dengan rincian 10,1 ha lahan masyarakat dan 8,59 ha kawasan hutan lindung.
Saat ini sudah ada penetapan lokasi (Penlok) melalui SK Gubernur Nomor 620-294-2024 yang ditandatangani sejak 5 April 2024. Dari 10 bidang tanah masyarakat yang dibutuhkan, lima sudah bersertifikat, dan sisanya sedang dalam proses pembebasan lahan.
“Kawasan ini rawan longsor dan sangat berbahaya bagi pengendara. Flyover Sitinjau Lauik ini bukan hanya soal kelancaran lalu lintas, tapi juga menyangkut nyawa,” kata Mahyeldi.
Selain flyover, Mahyeldi juga mengusulkan sederet program infrastruktur yang mendesak, mulai dari perbaikan irigasi, pengendalian banjir, hingga pengamanan pantai. Beberapa yang disoroti:
- Irigasi Bandar Sirukam, Solok kondisi rusak berat dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan provinsi pasca keluarnya Permen PUPR No. 14 Tahun 2015.
- Sabo Dam Marapi dan Singgalang (Agam-Tanah Datar), baru 9 dari 56 unit yang direncanakan telah masuk tahap perencanaan. Sementara Gunung Marapi masih aktif dan berpotensi memicu galodo (banjir bandang).
- Pengendalian Banjir Sungai Batang Sumpur dan Batang Batahan (Pasaman dan Pasbar) – Telah merendam ratusan rumah, merusak jembatan, hingga menimbulkan korban jiwa.
- Pengamanan Pantai Air Haji (Pesisir Selatan) – Abrasi menyebabkan rumah nelayan roboh akibat hantaman ombak.
- Kolam Retensi Batang Maransi (Kota Padang) – Banjir merendam pusat pemerintahan, kampus, rumah sakit, hingga permukiman warga.
Mahyeldi juga menyampaikan perlunya normalisasi sungai di daerah terdampak erupsi Marapi, serta penanganan longsoran di kawasan Ngarai Sianok.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Dody Hanggodo merespons positif dan mendorong Pemprov untuk segera menyusun proposal resmi.
“Silakan ajukan proposal secara rinci, nanti kami pelajari dan masukkan dalam program nasional. Prinsipnya kami siap bersinergi, apalagi bersama anggota DPR RI dari Sumbar seperti Pak Andre Rosiade,” kata Menteri Dody. (rdr/adpsb/cen)
