LUBUKBASUNG, RADARSUMBAR.COM – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat bersama Yayasan SINTAS Indonesia membentuk Patroli Anak Nagari (Pagari) di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota. Tim ini bertugas membantu pencegahan dan penanganan konflik satwa liar, khususnya harimau sumatera, di wilayah rawan konflik.
Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Sumbar, Rusdiyan P. Ritonga, mengatakan bahwa sepuluh warga yang dipilih langsung oleh Wali Nagari menjadi anggota Pagari perwakilan dari setiap jorong di Koto Tinggi.
“Mereka telah mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari, dari 29 April hingga 1 Mei 2025, dengan materi seputar konservasi harimau, bioekologi, perlindungan hutan dan satwa liar, serta penggunaan alat seperti camera trap,” ujar Rusdiyan di Lubuk Basung, Kamis (1/5).
Selain materi teori, peserta juga melakukan praktik patroli lapangan dan simulasi penanganan konflik manusia dengan satwa liar.
Rusdiyan berharap pembentukan Pagari dapat menciptakan masyarakat yang aman dan mampu hidup berdampingan dengan harimau sumatera, sekaligus menjadi garda terdepan dalam deteksi dini dan penanganan konflik.
“Konflik yang tidak terkendali bisa menimbulkan kerugian besar, baik bagi manusia maupun bagi populasi harimau,” tegasnya.
Saat ini, BKSDA Sumbar telah membentuk delapan Pagari yang tersebar di wilayah rawan konflik satwa liar, yakni:
- Kabupaten Agam: 4 Pagari
- Kabupaten Solok: 1 Pagari
- Kabupaten Pasaman: 3 Pagari
- Kabupaten Limapuluh Kota: 1 Pagari (Koto Tinggi)
Pagari ini merupakan hasil kerja sama BKSDA Sumbar dengan Yayasan SINTAS Indonesia dan Centre for Orangutan Protection (COP).
Koordinator Biodiversity Team Yayasan SINTAS Indonesia, Fernando Dharma, menyambut baik pembentukan tim ini. Ia menegaskan komitmen SINTAS dalam mendukung deteksi dini konflik dan pelestarian keanekaragaman hayati di Sumatera Barat.
Wali Nagari Koto Tinggi, Insanul Rijal, menyampaikan apresiasinya atas pembentukan Pagari. Ia berharap keberadaan tim ini dapat memberikan respons cepat terhadap konflik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga harmoni dengan alam. (rdr/ant)
