JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) dapat berdampak langsung terhadap harga berbagai produk mainan, termasuk Barbie dan Hot Wheels, yang selama ini diekspor dari Indonesia.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa boneka Barbie adalah salah satu produk ekspor unggulan Indonesia ke AS. Hal ini juga menjadi topik pembahasan dalam diskusinya dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, saat ia berkunjung ke Washington, D.C.
“Boneka Barbie, mayoritas diproduksi di Indonesia. Saat pertemuan dengan US Treasury, Barbie menjadi salah satu topik karena Amerika adalah negara pengimpor terbesar, dan produsen terbesar memang dari Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (30/4).
Selain Barbie, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa mainan lainnya yang dapat terpengaruh adalah Hot Wheels, merek miniatur mobil populer. Pemberlakuan tarif tinggi oleh AS dapat berisiko menaikkan harga mainan ini di pasar global, termasuk di AS, yang merupakan konsumen utama produk tersebut.
“Mainan ini penting karena pada periode seperti Natal dan Black Friday, banyak orang yang membeli hadiah mainan. Jika tarif retaliasi diberlakukan, hal ini bisa sangat mempengaruhi harga mainan di pasar,” tambahnya.
Sebagai informasi, pabrik boneka Barbie terbesar di dunia saat ini berada di Cikarang, Jawa Barat, di bawah PT Mattel Indonesia (PTMI), yang mencetak lebih dari 85 juta boneka dan aksesoris Barbie pada 2021. PTMI juga memproduksi Hot Wheels, meskipun sebagian besar produksi utamanya dilakukan di Malaysia.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga daya saing industri manufaktur Indonesia, khususnya sektor ekspor padat karya seperti mainan anak, pakaian jadi, dan alas kaki.
“Produk-produk seperti sepatu Converse, Adidas, dan Nike juga diproduksi di Indonesia. Perubahan dalam rantai pasok dapat memengaruhi lapangan kerja di Indonesia,” jelasnya.
Kebijakan tarif resiprokal AS ini, menurut Sri Mulyani, tidak hanya berdampak pada barang konsumsi, tetapi juga akan memengaruhi masyarakat luas di negara tujuan ekspor, termasuk Indonesia. (rdr/ant)
