Ia menambahkan bahwa Menteri ATR/BPN juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pengusulan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) oleh pemerintah daerah, serta percepatan sertifikasi tanah wakaf.
“Rakor ini diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai program pertanahan, sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat di Sumbar,” jelas Mulyadi.
Rakor ini turut dihadiri Anggota DPR RI Andre Rosiade, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kepala BPN Wilayah Sumbar Teddi Guspriadi, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta kepala BPN kabupaten/kota dan unsur terkait lainnya. (rdr/rudi)
Halaman 2 dari 2
