PARIAMAN, RADARSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pelayanan Pertanahan yang berlangsung di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumatera Barat, Senin (28/4/2025). Rakor ini digelar bertepatan dengan kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ke Provinsi Sumatera Barat.
Mulyadi menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
“Sejumlah isu strategis dibahas dalam rakor ini, seperti sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa pertanahan, reforma agraria, penanganan tumpang tindih lahan, hingga penindakan terhadap perusahaan HGU yang tidak memenuhi kewajiban plasmanya,” kata Mulyadi.
Ia menambahkan bahwa Menteri ATR/BPN juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pengusulan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) oleh pemerintah daerah, serta percepatan sertifikasi tanah wakaf.
“Rakor ini diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai program pertanahan, sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat di Sumbar,” jelas Mulyadi.
Rakor ini turut dihadiri Anggota DPR RI Andre Rosiade, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kepala BPN Wilayah Sumbar Teddi Guspriadi, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta kepala BPN kabupaten/kota dan unsur terkait lainnya. (rdr/rudi)
