Namun demikian, ia mengakui masih terdapat indikator yang belum mencapai target, salah satunya terkait ketimpangan penguasaan tanah.
Menurutnya, kondisi demografis di wilayah Jawa dan Bali yang padat penduduk turut mempengaruhi capaian tersebut.
“Hal ini tidak bisa kita lihat secara terpisah-pisah. Pertimbangan rasionalitas wilayah dan jenis data juga harus kita perhatikan dalam evaluasi kinerja ini,” jelas Suyus Windayana.
Sejalan dengan hal itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya membangun kesadaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh jajaran.
“Kita harus pahami bahwa Kementerian ATR/BPN adalah kantor besar dengan 566 satuan kerja yang perlu dievaluasi dan dimonitor secara terus-menerus sehingga kita dapat menjadi institusi yang lebih baik dan lebih dipercaya,” tuturnya.
Ia menilai, evaluasi ini bisa menghasilkan perencanaan yang lebih strategis dan tepat sasaran. “Dengan evaluasi yang baik, kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan, serta dapat membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang,” pungkas Dalu Agung Darmawan.
Evaluasi kinerja program dan anggaran triwulan I tahun 2025 ini dikatakan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenri Abeng, akan berlangsung dari 21-25 April 2025. Evaluasi akan melibatkan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat dan daerah.
Pada pembukaan evaluasi kinerja tersebut, hadir secara luring sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran. Hadir pula secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran. (rdr/atrbpn)
